Intisari

Pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang penuh dengan resiko: kegagalan pelaksanaan, keterlambatan, dan segala hal yang berbentuk wanprestasi, dapat menyebabkan kerugian baik bagi pengguna jasa konstruksi (pemiliki) maupun penyedia jasa konstruksi (dalam hal ini kontraktor). Segi keamanan bagi pemilik proyek lebih diutamakan terlihat dari diharuskannya pihak kontraktor menyediakan jaminan pelaksanaan pembangunan sebagai prasyarat dalam mengikuti rangkaian kegiatan konstruksi (Undang Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999). Jaminan pelaksanaan konstruksi dapat berupa: jaminan penawaran (1-3% dari harga penawaran), jaminan uang muka (maks 30% dari kontrak), jaminan pelaksanaan (5% dari kontrak) dan jaminan pemeliharaan (5% dari kontrak). Jaminan ini dimaksudkan selain memberi keamanan terhadap pihak pemilik sekaligus sebagai ikatan keseriusan pihak kontraktor dalam meyelesaikan pelaksanaan proyek sesuai kontrak. Kenyataan di lapangan, masih banyak kasus dimana kontraktor meninggalkan proyek/ ingkar janji (padahal jaminan pemborongan telah dipenuhinya), yang mengakibatkan terlantarnya proyek yang pada akhirnya pihak pemilik dirugikan. Menurut analisa penulis, hal ini diakibatkan ketentuan besarnya jaminan pemborongan tidak lagi mewakili jaminan yang realistis. Disarankan besaran jaminan dalam pemborongan sebagai berikut: jaminan penawaran (5-7,5% dari penawaran), jaminan uang muka (ditiadakan dengan konsekuensi uang muka pelaksanaan ditiadakan), jaminan pelaksanaan (10-25% dari kontrak), dan jaminan pemeliharaan (tetap sebesar 5% dari kontrak).